BANJARMASIN — Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kalimantan Selatan dinilai tidak harus selalu berujung pada penambahan beban wajib pajak. Anggota Komisi II DPRD Kalsel dari Fraksi PKS, Firman Yusi, menegaskan bahwa penguatan fiskal yang ideal justru bertumpu pada perbaikan sistem dan optimalisasi potensi yang sudah ada.
“Kejar kemandirian fiskal, tapi jangan bebani rakyat,” tegas Firman dalam pernyataannya, Jumat (28/8/2026).
Fokus pada Tata Kelola, Bukan Pajak Baru
Firman yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kalsel ini menyebut, pemerintah masih memiliki banyak ruang untuk memperbaiki penerimaan daerah. Perbaikan itu terutama menyangkut tata kelola dan administrasi perpajakan agar lebih efisien dan efektif.
Menurutnya, kebocoran pendapatan dan potensi yang belum tergarap maksimal sering kali menjadi persoalan yang lebih mendasar dibandingkan minimnya jenis pajak. Jika tata kelola diperbaiki, penerimaan daerah bisa meningkat signifikan tanpa mengubah tarif atau menciptakan pungutan baru.
Prinsip Keadilan dan Transparansi Jadi Kunci
Politisi PKS ini mengingatkan bahwa setiap kebijakan fiskal yang diambil pemerintah daerah harus berpihak kepada kepentingan warga. Kebijakan tersebut juga wajib terbuka dan dapat diawasi oleh publik agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Pertumbuhan fiskal harus sejalan dengan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan pendapatan yang dilakukan secara adil dan transparan akan menciptakan kepercayaan publik. Hal ini penting karena kepercayaan masyarakat menjadi modal utama dalam mendukung program pembangunan di Kalimantan Selatan.
Target Akhir: Pembiayaan Pembangunan yang Mandiri
Firman berharap penguatan kemandirian fiskal ini mampu meningkatkan kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Dengan begitu, ketergantungan terhadap dana transfer pusat bisa dikurangi secara bertahap.
Meski demikian, ia mengingatkan agar target tersebut tidak membuat pemerintah abai pada aspek sosial. Kepentingan dan kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap langkah kebijakan fiskal yang diambil oleh Pemprov Kalsel.
