Bupati Kotabaru H Muhammad Rusli berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Perencanaan Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) di Jakarta untuk membahas rencana pembangunan pelabuhan feri. Pelabuhan itu akan menghubungkan Sebelimbingan dan Tarjun, dua wilayah yang selama ini hanya dilayani dua dermaga swasta berkapasitas terbatas. Pemerintah daerah menargetkan proyek tersebut rampung sebelum masa jabatan bupati berakhir, dengan dukungan anggaran yang direncanakan mulai 2028.
KOTABARU — Bupati Kotabaru H Muhammad Rusli menyebut kondisi wilayah yang terbagi menjadi dua bagian, yakni Kotabaru Kepulauan dan Kotabaru Daratan, membuat konektivitas antarwilayah masih terkendala, terutama di sektor penyeberangan. Selama ini, penyeberangan hanya mengandalkan dua pelabuhan swasta yang berada di sisi kanan dan kiri dengan kapasitas sangat terbatas. Sementara arus penyeberangan warga terus meningkat cepat.
"Saat ini penyeberangan yang ada hanya mengandalkan dua pelabuhan swasta yang berada di sisi kanan dan kiri, dengan kapasitas sangat terbatas. Sementara arus penyeberangan masyarakat terus meningkat cepat," kata Rusli di Kotabaru.
Rusli menegaskan kebutuhan warga akan pelabuhan yang dikelola pemerintah daerah sudah mendesak. "Masyarakat sangat mengharapkan adanya pelabuhan milik pemerintah daerah yang mudah diakses," ujarnya.
Lokasi Pelabuhan Baru di Antara Pelabuhan Penumpang dan Terminal Minyak
Untuk menjawab kebutuhan itu, Pemkab Kotabaru merencanakan pembangunan pelabuhan baru di posisi tengah, tepatnya di antara pelabuhan penumpang dan terminal angkutan minyak. Pelabuhan tersebut akan dikelola perusahaan daerah (perusda) dengan prinsip "dari daerah untuk masyarakat".
"Kami berniat membangun pelabuhan di sini, namanya Pelabuhan Pemerintah Daerah Kotabaru. Kami rencanakan mengoperasikan feri yang dikelola perusda, jadi daerah untuk daerah, dari masyarakat untuk masyarakat," jelas Rusli.
Akses Jalan 2,5 Km di Kawasan Suaka Alam Jadi Kendala Utama
Pemkab Kotabaru sudah membuka dan mengembangkan rute sekitar 2 kilometer dari pusat perkantoran pemerintah hingga tepi sungai. Namun setelah menyeberangi sungai yang lebarnya sekitar 40-50 meter, terdapat jalan sepanjang 2,5 kilometer yang berada di dalam kawasan suaka alam.
Rusli berharap kawasan suaka alam tersebut dapat dialihfungsikan agar akses jalan menuju daratan Pulau Kalimantan bisa terhubung. Persoalan inilah yang dibawa ke Kementerian Kehutanan melalui Direktorat RPKHPWPH di Jakarta.
Anggaran Diperkirakan Masuk 2028, Dukungan Pemerintah Pusat Diminta
Untuk pembangunan pelabuhan yang akan menghubungkan Sebelimbingan dan Tarjun, Pemkab Kotabaru telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Proyek ini direncanakan mendapat dukungan anggaran pada 2028.
Rusli menargetkan pembangunan pelabuhan dapat terwujud sebelum masa jabatannya berakhir. Ia menegaskan proyek ini merupakan kebutuhan fundamental bagi warga Kotabaru dan meminta bantuan pemerintah pusat untuk memberikan dukungan.
Dengan posisi Kotabaru yang terpisah antara kepulauan dan daratan, kehadiran pelabuhan milik pemerintah daerah diharapkan memangkas ketergantungan warga pada dua dermaga swasta yang kapasitasnya terbatas.
