Pemkab Kotabaru terus mendorong pembangunan infrastruktur pelabuhan untuk memperkuat konektivitas regional, meningkatkan pelayanan publik, dan menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati Kotabaru H Muh Rusli menegaskan pembangunan pelabuhan harus direncanakan matang dan dikoordinasikan lintas sektor, termasuk dengan instansi yang berwenang di bidang konservasi dan lingkungan.
KOTABARU — Pemerintah Kabupaten Kotabaru mematangkan rencana pembangunan pelabuhan feri dengan berkonsultasi ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Langkah itu ditempuh agar rencana pembangunan pelabuhan disusun menyeluruh dan tetap mengikuti ketentuan konservasi serta keberlanjutan lingkungan.
Bupati Kotabaru H Muh Rusli menyebut pembangunan pelabuhan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat. Menurutnya, pelabuhan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut mobilitas orang dan barang yang selama ini menjadi kebutuhan warga pesisir.
"Kami ingin pembangunan pelabuhan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kotabaru, terutama dalam meningkatkan konektivitas, memudahkan mobilitas orang dan barang, serta mendukung aktivitas ekonomi daerah," ujar Rusli saat berkunjung ke kantor BKSDA Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Selasa (22/9/2026).
Konsultasi dengan BKSDA Jadi Bagian Perencanaan
Rusli menekankan pembangunan infrastruktur harus dilakukan melalui perencanaan dan koordinasi lintas sektor. Konsultasi dengan BKSDA disebutnya sebagai langkah penting untuk memastikan rencana yang disusun tidak bertabrakan dengan aturan konservasi.
"Kami tentu memperhatikan aspek lingkungan. Pembangunan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga alam. Karena itu, audiensi dengan BKSDA menjadi bagian penting untuk mendapat masukan dan memastikan rencana yang kami lakukan sesuai aturan," lanjutnya.
Kunjungan tersebut membahas rencana pembangunan pelabuhan feri sekaligus konsultasi dan koordinasi soal berbagai aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan rencana pembangunan.
Surat BKSDA dan Penguatan Sinergi Antarinstansi
Kepala BKSDA Kalimantan Selatan Agus Ngurah Krisna K melalui surat tertanggal 17 September 2026 menyatakan koordinasi ini diharapkan memperkuat sinergi antara Pemkab Kotabaru dan BKSDA. Dengan begitu, rencana pembangunan pelabuhan dapat disiapkan secara komprehensif tanpa mengabaikan ketentuan konservasi dan keberlanjutan lingkungan.
Pemkab Kotabaru menempatkan pembangunan pelabuhan sebagai salah satu prioritas untuk memperkuat konektivitas regional. Akses yang lebih baik diyakini berdampak langsung pada pelayanan publik dan kegiatan ekonomi warga, terutama di kawasan yang selama ini bergantung pada transportasi laut.
Koordinasi lintas instansi menjadi kunci karena rencana pembangunan pelabuhan bersinggungan dengan kawasan yang memiliki fungsi konservasi. Pemkab memastikan setiap tahapan perencanaan akan mengacu pada aturan yang berlaku sebelum masuk ke tahap pelaksanaan.
Langkah Lanjutan
Hasil konsultasi dengan BKSDA akan menjadi masukan bagi Pemkab Kotabaru dalam menyusun rencana pembangunan pelabuhan feri secara lebih rinci. Pemerintah daerah menyatakan akan terus melibatkan instansi terkait agar pembangunan berjalan sesuai koridor hukum dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan warga.
