KALIMANTAN SELATAN — Selama ini, hubungan antara otoritas pajak dan perusahaan besar seringkali berujung pada sengketa di pengadilan. Konsep Co-operative Compliance mengubah pendekatan itu. Alih-alih saling mengejar setelah tahun buku berjalan, Pertamina dan DJP akan berbagi data secara real-time dan berdiskusi sejak awal tentang potensi risiko pajak.
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menegaskan bahwa skema ini bukan untuk "mengampuni" pajak, melainkan mencegah kesalahan sejak dini. "Kami ingin membangun kepastian. Dengan TCF, Pertamina bisa melaporkan sistem pengendalian internal perpajakannya, dan kami akan memberikan penilaian," ujarnya dalam sebuah diskusi internal beberapa waktu lalu.
Mengapa Pertamina Jadi Pilot Project?
Pertamina dipilih bukan tanpa alasan. Sebagai korporasi dengan rantai bisnis yang panjang—dari hulu migas hingga ritel BBM—struktur pajak perusahaan ini sangat kompleks. Mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) badan, hingga pajak daerah atas ribuan titik operasi.
Kesalahan hitung atau beda interpretasi aturan di satu lini bisnis saja bisa berdampak pada selisih pembayaran miliaran rupiah. Dengan menjadi pilot project, Pertamina diharapkan bisa menjadi contoh bagi BUMN dan perusahaan swasta besar lain untuk mengadopsi sistem serupa. "Ini soal membangun budaya patuh, bukan sekadar formalitas," tambah Suryo.
Dampak ke Wajib Pajak Lain dan Target Reformasi
Program ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang lebih luas yang tengah digodok Kemenkeu. Jika sukses, DJP berencana memperluas skema Co-operative Compliance ke perusahaan-perusahaan lain yang masuk kategori large taxpayer. Manfaatnya bagi korporasi adalah kepastian hukum dan penurunan biaya kepatuhan (compliance cost). Sementara bagi negara, potensi kebocoran pajak bisa ditekan secara signifikan.
Pertamina sendiri mengaku siap menjalankan peran ini. Direktur Keuangan Pertamina, Emma Sri Martini, mengatakan bahwa perseroan telah membangun dashboard khusus untuk memonitor kewajiban perpajakan secara real-time. "Kami ingin transparansi ini menjadi nilai tambah, bukan beban," jelas Emma.
Ke depan, keberhasilan program ini akan diukur dari seberapa cepat sengketa pajak bisa diminimalisir dan seberapa besar peningkatan rasio kepatuhan sukarela. Jika berjalan mulus, model ini bisa menjadi game changer dalam hubungan antara otoritas fiskal dan pelaku usaha di Indonesia.
