BANJARMASIN — Antrean panjang truk di sejumlah SPBU di Banjarmasin terus menjadi pemandangan yang meresahkan. Pengendara lain kesulitan melintas, sementara pedagang setempat mengeluhkan pembeli yang enggan singgah karena akses tertutup. Kondisi ini dinilai rentan memicu kecelakaan dan meningkatkan ketegangan di lapangan.
Antrean Truk di SPBU: Bukan Hanya Soal Kelangkaan BBM
Menurut Taufik Arbain, pengamat kebijakan publik dari Fisip Universitas Lambung Mangkurat (ULM), persoalan ini menunjukkan lemahnya pemetaan dan respons cepat pemerintah. Ia menilai bahwa kelangkaan BBM untuk truk seharusnya bisa diantisipasi dengan koordinasi yang lebih baik antar sektor terkait.
"Pemerintah juga jangan selalu menganggap realitas ini ulah sopir truk saja, tetapi sebenarnya lemahnya koordinasi dan pengawasan antarsektor ketika memahami kelangkaan BBM untuk truk," ujar Koordinator Program Magister Administrasi Fisip ULM ini.
Jalan Publik Dikuasai Satu Entitas, Pengamat Sebut Tata Kelola Gagal
Taufik yang juga alumnus Doktoral Manajemen dan Kebijakan Publik UGM menegaskan bahwa jalan lintas merupakan barang publik milik bersama. Ia menyayangkan jika ruang publik tersebut dikuasai satu entitas untuk kepentingan tertentu tanpa pengelolaan bersama.
"Pemetaan yang lemah dan tidak cepat dalam mengambil tindakan dan koordinasi sehingga terjadi praktik membuat aturan informal, di mana siapa cepat dia dapat, siapa menguasai ruang dia untung," ungkapnya.
Instansi Mana yang Harus Bergerak?
Taufik mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) untuk segera melakukan rekayasa dan pengaturan arus lalu lintas di titik-titik strategis, berkoordinasi dengan Satpol PP. Ia juga menilai Pertamina tidak bisa hanya mengandalkan pihak SPBU, melainkan harus ikut serta mengatur antrean agar tidak melebur ke jalan raya.
"Kepolisian mengatur lalu lintas atas kemacetan ini. Dalam hal ini Pemda tetap sebagai pihak yang mengkoordinasikan antarsektor tersebut," tambahnya.
Dampak Langsung ke Warga: Kemacetan dan Kerugian Ekonomi
Antrean yang kerap berlapis dua ini membuat para pengguna jalan lain frustrasi. Pedagang di sekitar SPBU juga merasakan dampak langsung karena pembeli enggan berhenti. Situasi ini dinilai akan terus berulang jika tidak ada tindakan konkret dari pemerintah daerah sebagai koordinator utama.
