MARTAPURA — Sebanyak 246 bidang telah menyelesaikan tahapan wawancara dari total 580 bidang yang masuk inventarisasi PDSK. Dari jumlah itu, daftar nominatif tahap pertama sudah disusun dan diserahkan dengan rincian 72 bidang di area jalan, 46 bidang di area konstruksi, dan 128 bidang di area genangan bendungan.
Namun prioritas appraisal tahap pertama baru menyentuh 75 bidang. Lebih dari 500 bidang lain masih memerlukan penyelesaian administrasi, verifikasi data, maupun pendataan berikutnya sebelum bisa masuk proses penilaian.
334 Bidang Masih Menunggu Pendataan Lanjutan
Hingga awal November 2026, baru 246 bidang yang berhasil melewati tahap wawancara. Sisanya, 334 bidang, masih menunggu proses pendataan lanjutan di lapangan.
Rapat koordinasi tim terpadu yang digelar di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta itu dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi. Pemerintah daerah menegaskan proses pembebasan lahan berjalan hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sengketa di kemudian hari.
"Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen untuk terus mengawal proses pendataan, identifikasi, hingga penilaian objek terdampak agar berjalan sesuai ketentuan dan tetap memperhatikan hak masyarakat," ujar Habib Idrus.
Bukan Hanya Tanah: Pohon Sungkai hingga Karet Ikut Dinilai
Tahapan PDSK tidak berhenti pada pendataan tanah milik warga. Pemerintah juga mengidentifikasi tanaman tumbuh di atas lahan terdampak, antara lain pohon sungkai, jengkol, karet, dan halaban.
Seluruh objek itu menjadi bagian penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran kompensasi. Setelah wawancara rampung, proses berlanjut ke verifikasi dan validasi data, lalu diumumkan kepada masyarakat agar ada ruang keberatan atau koreksi.
Penilaian oleh tim appraisal independen menyusul sebelum penetapan pemberian santunan oleh pejabat berwenang. Penyerahan daftar nominatif tahap lanjutan dijadwalkan pada 9 November 2026.
Pinjaman dari Tiongkok Belum Jelas, Alat Berat Belum Masuk
Persoalan terbesar proyek ini justru berada di aspek pendanaan. Pelaksana Tugas Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin, Sandi Erryanto, menyebut pembangunan bendungan masih menunggu kepastian skema pinjaman luar negeri dari Tiongkok yang berproses di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Keterangan itu disampaikan usai rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPRD Kalsel pada pertengahan Oktober lalu. Saat itu Sandi mengakui belum ada progres konstruksi fisik di lapangan.
Kepastian sumber pembiayaan tetap menjadi faktor penentu. Meski appraisal mulai berjalan, pembangunan fisik Bendungan Riam Kiwa belum bisa dipastikan segera dimulai.
Kapasitas Tampung 90,51 Juta Meter Kubik
Bendungan Riam Kiwa dirancang sebagai infrastruktur multifungsi dengan kapasitas tampungan mencapai 90,51 juta meter kubik dan luas genangan sekitar 654,04 hektare. Lokasinya berada di Desa Angkipih dan sekitarnya, Kabupaten Banjar.
Proyek strategis nasional ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi pertanian, hingga pembangkit listrik di Kabupaten Banjar dan wilayah sekitarnya.
