YOGYAKARTA — Rombongan Komisi II DPRD Kalsel menyambangi PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menelaah Kredit PEDE atau Pemberdayaan Ekonomi Daerah, program pembiayaan bagi pelaku usaha super mikro dengan suku bunga 3 persen. Kunjungan diterima Direktur Kepatuhan Bank BPD DIY, Dian Ari Ani, di Ruang Istimewa Bank BPD DIY. Turut mendampingi Sekretaris Bank Kalsel, Firmansyah.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menuturkan kebutuhan modal pelaku usaha di lapisan bawah tidak selalu bernilai besar. Karena itu, pinjaman yang disesuaikan dengan skala usaha dinilai lebih relevan ketimbang pembiayaan berukuran jumbo.
Mengapa Bunga 3 Persen Dinilai Menarik
Yani menyebut skema bunga 3 persen sebagai temuan yang ingin didalami lebih jauh. Menurutnya, pola itu bisa menjadi bahan kajian bagi Bank Kalsel untuk mengembangkan pembiayaan yang cocok dengan karakter pedagang kecil.
"Kami sangat tertarik tadi dan ingin mendalami pemberian modal skala kecil nanti yang bisa difasilitasi oleh bank dengan suku bunga 3 persen. Skema pembiayaan ini sangat menarik," ujar Yani.
Ia menambahkan, banyak warga di lapisan bawah yang membutuhkan bantuan modal berskala kecil. Selama ini, kebutuhan mereka kerap tidak terwadahi produk kredit konvensional yang menuntut plafon lebih besar.
"Banyak sekali masyarakat kita di lapisan bawah yang memerlukan bantuan modal seperti itu. Yang terpenting adalah masyarakat, khususnya pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, dapat terbantu karena kebutuhan permodalan mereka memang skala kecil," katanya.
Literasi Keuangan dan Pendampingan Jadi Bagian Paket Kredit
Dian Ari Ani memaparkan Kredit PEDE merupakan inisiasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Fasilitas itu tidak berhenti pada penyaluran dana, tetapi menyertakan literasi dan inklusi keuangan serta pendampingan selama masa pembiayaan.
Pendekatan bertahap itu disiapkan agar penerima manfaat siap naik kelas ke fasilitas kredit yang lebih besar.
"Sejak awal ada literasi dan inklusi keuangan, kemudian pendampingan selama mereka menikmati pembiayaan, hingga nantinya mereka siap naik kelas memanfaatkan fasilitas kredit yang lebih besar seperti KUR," jelas Dian.
Segmentasi Kredit hingga Mitigasi NPL Ikut Digali
Selain pembiayaan UMKM, pertemuan membahas strategi pengelolaan segmentasi kredit, mitigasi risiko kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL), serta tata kelola perbankan daerah. Yani menyoroti pembagian segmen antara bank pembangunan daerah dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
Menurutnya, kedua lembaga bisa saling melengkapi dengan menyasar kebutuhan masyarakat sesuai karakter usaha dan kemampuan pembiayaan masing-masing.
Dari sisi Bank Kalsel, Firmansyah menyatakan studi komparasi itu memberi sejumlah masukan untuk pengembangan kelembagaan. Ia mencatat tiga hal yang menjadi perhatian, yakni kolaborasi yang dijalankan Bank BPD DIY, penguatan tata kelola agar segmentasi kredit tepat sasaran, serta kemampuan memitigasi risiko NPL.
"Beberapa poin penting yang menjadi catatan kami antara lain kolaborasi yang dijalankan Bank BPD DIY, penguatan tata kelola sehingga segmentasi kredit tersalurkan tepat sasaran, serta kemampuan memitigasi risiko NPL dengan baik sehingga penyaluran kredit tetap sehat dan berkualitas," tutur Firmansyah.
Hasil kunjungan tersebut bakal menjadi bahan masukan bagi Komisi II DPRD Kalsel dan Bank Kalsel dalam menimbang peluang pengembangan pembiayaan UMKM. Tujuannya, akses modal bagi pelaku usaha kecil makin terbuka tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kesehatan perbankan.
