KALIMANTAN SELATAN — Klaim soal pencurian ikan di perairan Indonesia mencuat ke publik kembali. Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, dalam acara peluncuran buku di Jakarta, Jumat (4/9), menyampaikan bahwa kerugian negara dari praktik ini nilainya fantastis.
"Kalau nelayan kita lemah, kata Pak Trenggono, Menteri KKP, ikan kita dicuri per tahun kira-kira Rp200 triliun lebih oleh Vietnam, Thailand, India, Jepang," ujar Zulhas, sapaan akrabnya.
Akar Masalah: Armada Kecil vs Kapal Besar Asing
Zulhas membeberkan penyebab utama di balik kerentanan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kapal-kapal nelayan dari negara-negara tersebut berukuran jauh lebih besar karena ditopang kekuatan ekonomi yang lebih mapan.
"Karena mereka, nelayannya tangguh karena makmur, punya kapal-kapal besar. Kita tidak punya, kita hanya dekat karena kapal-kapal kecil," jelasnya.
Kondisi ini membuat jangkauan operasional nelayan Indonesia terbatas, sehingga wilayah penangkapan ikan yang kaya justru mudah diakses kapal asing. Persoalan tidak berhenti di situ. Zulhas menyoroti lemahnya posisi tawar (bargaining position) nelayan lokal saat membawa hasil tangkapan ke pasar.
Dampak Berantai bagi Nelayan dan Ekonomi Pesisir
Menurut Zulhas, nelayan yang tidak memiliki dukungan rantai pasok dan kekuatan negosiasi akan selalu berada di posisi dirugikan. Mereka kerap menerima harga rendah karena tidak punya alternatif penyimpanan maupun pengolahan.
"Dia serajin apapun kalau dapat ikan, dia tidak punya daya tawar, tetap ditawarnya rendah, harganya murah, kalau enggak ikannya busuk," tuturnya.
Konsekuensi sosialnya luas. Zulhas mengaitkan kondisi ini dengan tingginya angka kemiskinan di wilayah pesisir dan ketidakmampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pendidikan anak.
"Jadi dampaknya luas sekali... Belum terhadap pertumbuhan ekonomi, belum terhadap kemiskinan. Nelayan itu kalau tidak dibantu beras, tidak dibantu bantuan tunai, dia enggak bisa sekolah, enggak bisa makan," tambahnya.
Strategi Pemerintah: Targetkan Perikanan Budidaya
Menghadapi kompleksitas ini, pemerintah tidak akan menggenjot semua sektor pangan secara bersamaan. Zulhas menegaskan program swasembada pangan dilakukan bertahap, dengan sembilan komoditas prioritas.
"Sekarang beras, jagung, ya, kemudian ini kita akan berkembang ke gula, sama garam, terus ikan, daging belakangan... Tapi kalau ikan kita bisa," paparnya.
Salah satu fokus utama adalah pengembangan budidaya ikan salin, yang dinilai berhasil dijalankan Vietnam dan China. Pemerintah berencana membangun 40 ribu kawasan tematik pangan yang tertuang dalam instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada setiap kecamatan untuk mandiri pangan. Namun, Zulhas mengakui eksekusi program tersebut belum didukung ekosistem penuh.
"Lahannya ada, airnya ada, tapi kalau kita bikin itu 40 ribu, berarti tiap desa, dua desa satu, kan? Terus bibitnya dari mana? Bibit ikannya itu, dari mana? Terus pakannya? Jadi ini satu ekosistem yang belum selesai," pungkasnya.
