BANJARMASIN — Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi ujian berat. Proyeksi pendapatan daerah merosot tajam, dipicu oleh penurunan signifikan transfer dari pemerintah pusat.
Data yang dibahas dalam rapat Banggar DPRD Kalsel menunjukkan DBH turun dari Rp4,66 triliun menjadi hanya Rp821,9 miliar. Penurunan 82 persen ini menjadi pukulan paling keras bagi struktur APBD. Akibatnya, belanja modal — yang membiayai infrastruktur jalan, irigasi, sarana pendidikan, dan fasilitas kesehatan — ikut dipangkas 45,5 persen menjadi Rp1,53 triliun.
Di tengah keterbatasan itu, Anggota Badan Anggaran DPRD Kalsel, H.M. Syaripuddin atau Bang Dhin, menyoroti adanya potensi PAD yang belum maksimal. Berdasarkan kajian internal Banggar, terdapat peluang pendapatan hingga Rp477,8 miliar yang bisa segera direalisasikan.
Potensi tersebut tersebar di beberapa sektor. Mulai dari peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi, optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah provinsi, hingga dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum tertagih atau belum disetor penuh.
“Potensi ini harus segera divalidasi dan ditindaklanjuti. Jangan sampai belanja untuk masyarakat terus dipangkas, sementara sumber pendapatan daerah belum digarap maksimal,” ujar Bang Dhin dalam rapat pembahasan, baru-baru ini.
Bang Dhin menegaskan bahwa upaya menggenjot PAD tidak boleh membebani warga. Ia menolak wacana penambahan jenis pungutan baru. Sebaliknya, optimalisasi harus dilakukan lewat perbaikan sistem.
“PAD harus dioptimalkan secara serius, tetapi layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan pembangunan untuk masyarakat tetap harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Langkah yang disarankan mencakup digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi, pendataan ulang wajib pajak dan objek pajak, pengawasan ketat terhadap penyetoran dividen BUMD, serta penagihan aktif terhadap piutang daerah. Dengan cara ini, pemerintah provinsi diharapkan bisa menambal lubang fiskal tanpa harus memotong lebih dalam anggaran yang bersentuhan langsung dengan rakyat.
Pemangkasan belanja modal menjadi konsekuensi paling terasa dari penurunan pendapatan ini. Dengan anggaran yang menyusut hampir setengahnya, proyek-proyek pembangunan fisik di Kalimantan Selatan dipastikan akan terdampak. Padahal, belanja modal merupakan motor penggerak ekonomi daerah dan penunjang layanan publik.
Banggar DPRD Kalsel pun mendorong eksekutif untuk segera memvalidasi angka potensi PAD tersebut. Jika berhasil direalisasikan, dana segar Rp477,8 miliar bisa menjadi bantalan untuk mempertahankan belanja infrastruktur dan sosial di tengah badai penurunan DBH.