TANAH BUMBU — Sikap dukungan itu disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKB, Muhammad Haris Fadillah, dalam forum paripurna yang dihadiri Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta jajaran kepala SKPD di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu.
Dalam pandangan akhir fraksi yang dibacakan, PKB menilai seluruh proses pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD 2025 telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu, Fraksi PKB menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda.
Muhammad Haris Fadillah menegaskan bahwa persetujuan ini bukan sekadar formalitas administrasi. “Kami berharap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat menjadi sarana evaluasi dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah ke depan,” ujarnya di hadapan peserta rapat.
Pengesahan Perda pertanggungjawaban APBD 2025 menjadi momentum penting bagi Pemkab Tanah Bumbu. Dengan ditetapkannya raperda menjadi perda, maka pengelolaan anggaran tahun sebelumnya resmi mendapat persetujuan politik dari legislatif.
Fraksi PKB berharap, evaluasi dari laporan ini bisa menjadi dasar perbaikan kebijakan anggaran di tahun-tahun berikutnya. Hal ini dinilai krusial mengingat APBD menyangkut pelayanan publik dan pembangunan di 12 kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu.
Rapat paripurna berlangsung di gedung DPRD Tanah Bumbu dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kehadiran Bupati Andi Rudi Latif serta sejumlah kepala SKPD menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam proses pertanggungjawaban ini.
Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, memimpin langsung jalannya sidang. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan dan masukan selama proses pembahasan.
Pengesahan Perda ini tidak hanya menjadi penutup siklus anggaran 2025, tetapi juga menjadi jembatan untuk perencanaan APBD 2026 yang lebih baik. Fraksi PKB mendorong agar setiap temuan dalam laporan pertanggungjawaban ditindaklanjuti oleh eksekutif.
“Kami ingin tata kelola keuangan di Tanah Bumbu semakin transparan dan akuntabel. Ini demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Muhammad Haris Fadillah.