Pencarian

Stunting di Tanah Laut Capai 22,5 Persen, Pemkab Integrasikan 31 Layanan Terpadu Sepanjang 2026

Selasa, 07 Juli 2026 • 23:12:31 WIB
Stunting di Tanah Laut Capai 22,5 Persen, Pemkab Integrasikan 31 Layanan Terpadu Sepanjang 2026
Wakil Bupati Tanah Laut membuka Rapat Koordinasi TPPS untuk percepatan penurunan stunting tahun 2026.

PELAIHARI — Wakil Bupati Tanah Laut H. Muhammad Zazuli membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 di Algoritma Resto, Selasa (7/7/2026). Forum ini menjadi ajang evaluasi sekaligus penyelarasan program lintas sektor yang melibatkan sembilan perangkat daerah.

31 Indikator Layanan dari Sembilan OPD

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut Maria Ulfah menyebutkan bahwa program ini tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Sebanyak 31 indikator layanan terpadu diintegrasikan secara padu oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

"Rakor ini menjadi momentum penting untuk mengakselerasi percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui penguatan sinergi serta konvergensi lintas sektor dari tingkat kabupaten hingga ke desa," ujar Maria dalam laporannya.

Dinas Kesehatan memegang tanggung jawab utama di sektor kesehatan. Sementara DP3AP2KB, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan turut ambil bagian sesuai tupoksi masing-masing.

Data e-PPGBM Jadi Fondasi Evaluasi

Pemkab Tanah Laut mengoptimalkan basis data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) sebagai acuan utama. Data ini digunakan untuk menajamkan arah kebijakan agar intervensi tepat sasaran.

Wakil Bupati HM Zazuli menekankan bahwa validitas dan integrasi data menjadi kunci efektivitas aksi konvergensi stunting. "Semua pihak harus bergerak harmonis tanpa adanya ego sektoral," tegasnya.

Kolaborasi Desa hingga Provinsi

Rakor ini menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, Bapperida Provinsi Kalimantan Selatan, serta DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan. Materi yang dibahas mencakup perkembangan stunting di daerah, implementasi kebijakan nasional dan provinsi, hingga evaluasi kinerja TPPS.

Peserta rakor terdiri dari unsur perangkat daerah, camat, kepala puskesmas, dan penyuluh keluarga berencana. Wakil Bupati meminta Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tingkat desa lebih aktif mengawal keluarga berisiko secara langsung.

Penurunan Stunting Bukan Sekadar Angka Statistik

Dalam sambutannya, HM Zazuli menegaskan bahwa target penurunan stunting bukan sekadar mengejar capaian statistik. "Penurunan stunting ini merupakan investasi jangka panjang untuk memastikan lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas di Tanah Laut," ujarnya.

Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat langkah strategis yang berkesinambungan sepanjang 2026. Intervensi spesifik maupun sensitif akan dioptimalkan secara simultan di seluruh wilayah kabupaten.

Bagikan
Sumber: pelaiharinews.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks