BANJARBARU — Rahmaddin menyebut angka 159 KDKMP itu setara 64,63 persen dari total target 246 koperasi di Kalimantan Selatan. Verifikasi menyasar kesiapan gerai, sarana, dan prasarana yang akan dipakai koperasi untuk beroperasi.
Pemprov Kalsel tidak memegang kewenangan dalam perekrutan, seleksi, penetapan, maupun penempatan manajer KDKMP. Rahmaddin menegaskan seluruh proses itu menjadi ranah pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi bersama PT Agrinas Pangan Nusantara.
Dari hasil verifikasi, sejumlah gerai masih terkendala kelengkapan sarana dan prasarana. Beberapa di antaranya bahkan belum diserahkan kepada pihak koperasi.
Adapun perlengkapan yang disiapkan meliputi truk, mobil pikap, kendaraan roda tiga dan roda dua, pendingin ruangan (AC), komputer, serta jaringan internet.
"Sebagian sudah datang, sebagian belum. Makanya 159 tadi sudah dinyatakan oke, bisa operasional. Tapi yang belum oke, artinya belum 100 persen, baik bangunan gerainya maupun sarana prasarannya belum diserahkan kepada pihak koperasi," kata Rahmaddin.
Kekurangan tersebut akan menjadi catatan bagi pelaksana, yakni PT Agrinas Pangan Nusantara, untuk dilengkapi.
Kesiapan sumber daya manusia juga masih berjalan. Kementerian Koperasi direncanakan menempatkan manajer untuk KDKMP dalam beberapa minggu ke depan, sementara bendahara koperasi akan mengikuti pelatihan dari kementerian yang sama.
"Insyaallah beberapa waktu ke depan semua Koperasi Desa yang ada di Kalsel akan operasional," ujar Rahmaddin.
Soal penggajian manajer, mekanismenya ditangani PT Agrinas Pangan Nusantara. Besaran gaji belum ditetapkan secara resmi.
"Informasinya standar UMP, informasi awal. Kami masih tunggu arahan dari pusat," jelasnya.
Seluruh hasil verifikasi dan validasi diinput ke Simkopdes. Sistem itu menjadi rujukan pemerintah dalam memantau kesiapan tiap KDKMP sebelum dinyatakan bisa beroperasi.
Dari 246 koperasi di Kalsel, sisa yang belum lolos verifikasi masih menunggu penyelesaian bangunan gerai dan penyerahan sarana prasarana dari pelaksana.