BATULICIN — Rehabilitasi Kantor Bupati Tanah Bumbu menyasar sejumlah titik kerusakan yang dinilai sudah mengganggu jalannya aktivitas pemerintahan. Selain atap dan kubah, pekerjaan mencakup perbaikan ruang kerja Bupati yang berada di lantai 4 gedung.
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tanah Bumbu, H. Ansyari Firdaus, menyatakan fokus utama pekerjaan adalah memperbaiki kebocoran dan retakan pada plafon. Kondisi itu disebutnya berpotensi menghambat pelayanan publik sekaligus membahayakan keselamatan pegawai yang beraktivitas di dalam gedung.
"Fokus utama pekerjaan adalah memperbaiki kebocoran dan retakan pada plafon yang selama ini menjadi kendala dalam aktivitas pemerintahan," kata Ansyari.
Kantor Bupati Tanah Bumbu mulai dibangun pada 2008 dan rampung setahun berikutnya. Setelah digunakan sejak 2009, gedung itu baru menjalani rehabilitasi besar pada 2026 karena kondisi kubah dan ruangan di lantai 4 dinilai sudah tidak layak pakai.
Perbaikan menyeluruh dipandang perlu untuk memperpanjang usia bangunan. Pemkab Tanah Bumbu juga menargetkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan lewat pekerjaan tersebut.
Kajian Rehabilitasi Bangunan Kantor Bupati Tanah Bumbu yang disusun CV. Artwork Design Consultant pada Tahun Anggaran 2025 menemukan tiga persoalan pokok pada bangunan:
Ketiga temuan itu menjadi dasar penilaian bahwa bangunan berusia lebih dari 17 tahun memerlukan rehabilitasi. Tujuannya mengatasi penurunan keandalan bangunan sekaligus memperkuat identitas bangunan pemerintahan daerah secara berkelanjutan.
Renovasi ruang kerja Bupati menjadi bagian tersendiri dalam proyek ini. Ruangan yang representatif dinilai menunjang produktivitas pimpinan daerah sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik.
Dengan fasilitas yang lebih baik, pelayanan publik di Tanah Bumbu diharapkan semakin optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perbaikan gedung juga diproyeksikan memperpanjang masa pakai bangunan yang selama ini menjadi pusat aktivitas pemerintahan kabupaten.