PARINGIN — Penerapan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan masih menghadapi persoalan data, utamanya terkait penyaringan ASN yang belum memenuhi persyaratan pendididikan. Temuan ini menjadi bahan evaluasi yang dibawa BKPSDM Balangan ke forum yang dihadiri perwakilan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Kegiatan yang digelar di AONE Hotel Jakarta itu menghadirkan narasumber dari Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru dan Direktorat Pengadaan dan Mutasi ASN BKN Pusat. Kabupaten Balangan mengirimkan tiga delegasi, yakni Reza Fahdina dari BKPSDM, Eddy Mufiannoor dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Akhmad Rahimi dari Dinas Kesehatan.
Dalam forum tersebut, BKPSDM Balangan mengungkap masih ada sejumlah ASN yang masuk daftar usulan KPO, tetapi berdasarkan ketentuan memerlukan penyesuaian. Di antaranya guru berstatus pelaksana yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1, serta PNS pelaksana golongan I dan II dengan tingkat pendidikan di bawah SLTA.
Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian agar proses otomatisasi kenaikan pangkat tidak hanya cepat dari sisi administrasi, tetapi tetap sesuai ketentuan yang berlaku. BKPSDM Balangan pun mengusulkan agar mekanisme penyaringan data pada SIASN diperkuat sehingga PNS yang belum memenuhi persyaratan dapat tersaring lebih awal.
PIC Kenaikan Pangkat Kabupaten Balangan, Reza Fahdina, menyatakan dukungannya terhadap otomatisasi layanan kenaikan pangkat karena memberikan banyak kemudahan. Namun, implementasinya masih memerlukan penyempurnaan.
"Akan tetapi, dalam implementasinya masih ada beberapa kondisi yang perlu disempurnakan agar daftar KPO yang dihasilkan sistem benar-benar sesuai dengan ketentuan," ujar Reza, Senin (31/8/2026).
Usulan tersebut mendapat respons positif dari BKN. Masukan dari daerah itu selanjutnya akan diteruskan kepada tim pengembang sistem di BKN Pusat sebagai bahan penyempurnaan layanan KPO.
Di luar persoalan KPO, delegasi Balangan juga memanfaatkan pertemuan itu untuk menggali mekanisme Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB). Jalur ini terbuka bagi PNS yang memiliki prestasi, inovasi, maupun dedikasi dinilai luar biasa.
Berdasarkan penjelasan BKN Pusat, inovasi yang menjadi dasar pengusulan tidak harus berskala besar. Inovasi di tingkat unit kerja pun berpeluang diajukan sepanjang memenuhi sejumlah kriteria, seperti memiliki orisinalitas, memberikan manfaat, efektif dan efisien, serta menghasilkan dampak nyata bagi organisasi maupun masyarakat.
Artinya, inovasi yang diusulkan tidak semata-mata dibuat untuk memenuhi formalitas atau kepentingan mengikuti perlombaan. Bagi kandidat yang memenuhi persyaratan dan lolos verifikasi awal, proses selanjutnya dapat berlanjut ke tahapan prasidang hingga sidang di BKN Pusat.
Reza mengatakan, hasil pertemuan dengan BKN akan segera ditindaklanjuti dengan memetakan PNS di lingkungan Pemkab Balangan yang memiliki rekam jejak prestasi, inovasi, dan dedikasi.
"Di Balangan tentu ada PNS yang memiliki prestasi, inovasi, dan dedikasi luar biasa. Setelah memperoleh penjelasan langsung mengenai mekanismenya, kami ingin mulai melakukan penyisiran agar peluang KPLB ini dapat dimanfaatkan oleh PNS yang memang layak," katanya.
Ke depan, BKPSDM Balangan akan mengidentifikasi calon penerima KPLB sekaligus memberikan pendampingan dalam menyiapkan persyaratan dan bukti pendukung. Sosialisasi mengenai mekanisme KPLB juga akan dilakukan kepada para pengelola kepegawaian di seluruh perangkat daerah Kabupaten Balangan.
Langkah ini diharapkan membuka peluang lebih besar bagi PNS berprestasi di Balangan untuk mendapatkan penghargaan melalui jalur KPLB, sekaligus mendorong tumbuhnya inovasi dan peningkatan kinerja aparatur di lingkungan pemerintah daerah.