KOTABARU — Rapat koordinasi di kediaman Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, pada Senin (31/08/2026) menghasilkan keputusan strategis bagi konektivitas wilayah pesisir. Adendum nota kesepakatan bersama untuk dua proyek infrastruktur besar di Kabupaten Kotabaru resmi ditandatangani, melibatkan pemerintah provinsi, dua pemerintah kabupaten, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, memaparkan bahwa adendum ini mencakup tiga lingkup pekerjaan utama. Selain jembatan penghubung antar-pulau, perbaikan alinyemen pada Koridor Banjarbaru-Mentewe juga masuk dalam paket kesepakatan ini.
Jembatan yang menghubungkan Pulau Kalimantan dan Pulau Laut ini bukan lagi sekadar wacana. Roy Rizali Anwar menyebutkan, Direktorat Jenderal Bina Marga mendukung penuh pembangunan bentang utama dan sebagian jembatan pendekat dengan nilai kontrak menembus Rp 2,9 triliun. Hingga saat ini, progres fisik di lapangan telah mencapai 68,2 persen dengan target penyelesaian pada 2028.
"Penyelesaian untuk jalan pendekat bisa diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di sisi Batu Licin, dan di sisi Kotabaru diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Hal ini dilakukan guna mempercepat pembangunan tersebut," ujar Roy di hadapan para pejabat daerah.
Pekerjaan pendukung mencakup pelebaran jalan akses pendekat yang menghubungkan dengan jalan nasional, serta pembangunan jalan akses di sisi Pulau Kalimantan dan sisi Pulau Laut.
Proyek kedua yang menjadi perhatian adalah pembangunan Jalan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut. Jalan sepanjang 75 kilometer ini dirancang untuk membuka akses wilayah tengah Pulau Laut yang selama ini terisolasi. Skema pendanaannya terbagi dua: APBN Kementerian PU sepanjang 42 km dengan kebutuhan anggaran Rp 1,2 triliun, dan APBD sepanjang 33 km dengan alokasi Rp 868 miliar.
Roy menjelaskan, dari lingkup APBN saat ini baru dikerjakan sepanjang 6,4 km. Masih tersisa 35,6 km yang memerlukan pemenuhan anggaran sebesar Rp 1,02 triliun. Sementara untuk lingkup APBD, progres pengerjaan mencapai 12 km, dan sisa 21 km membutuhkan dana Rp 760 miliar lagi.
"Total kebutuhan pemenuhan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan jalan koridor lintas tengah Pulau Laut sekitar Rp 1,8 triliun," tegasnya.
Adendum ini menjadi instrumen percepatan bagi pemerintah provinsi bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu. Roy menegaskan agar kesepakatan yang sudah ditandatangani segera diterjemahkan menjadi rencana kerja operasional di lapangan.
"Keberhasilan kolaborasi ini tidak diukur dari banyaknya dokumen yang ditandatangani, melainkan dari infrastruktur yang benar-benar terbangun, aman, berfungsi dan memberikan manfaat kepada masyarakat," ungkapnya.
Bagi warga Kotabaru, jembatan ini adalah jawaban atas penantian puluhan tahun. Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli mengungkapkan, proyek ini akan memperlancar akses transportasi darat dan penyeberangan, sekaligus memangkas biaya logistik.
"Ini adalah salah satu peningkatan dalam memperlancar hubungan darat penyeberangan. Jembatan penyeberangan ini memang sudah lama diharapkan masyarakat kita, dengan adanya jembatan ini, tentu kebutuhan masyarakat termasuk pendistribusian seperti sembako mudah diakses," paparnya.
Penandatanganan ini dihadiri jajaran Forkopimda Kalimantan Selatan, termasuk Kapolda, Komandan Korem 101 Antasari, Ketua DPRD Provinsi, serta perwakilan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur. Hadir pula Direktur Utama PT Bangun Banua, Bupati Tanah Bumbu, dan Bupati Hulu Sungai Tengah. Bupati Kotabaru didampingi Kepala PUPR setempat dan Kepala Diskominfo dalam agenda tersebut.