JAKARTA - Perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kini mulai bergeser ke sektor yang selama ini berjalan tanpa kontribusi optimal bagi kas daerah. Aktivitas transportasi sungai, khususnya lalu lintas kapal tugboat dan tongkang di Sungai Mahakam, dinilai menyimpan potensi besar Pendapatan Asli Daerah.
Wacana ini menguat seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan alur sungai secara lebih tertata. Insiden tabrakan kapal tongkang dengan Jembatan Mahakam Ulu beberapa waktu lalu menjadi pemicu evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola transportasi sungai.
Dari peristiwa tersebut, pemerintah daerah melihat perlunya pendekatan baru yang tidak hanya berorientasi pada keselamatan. Pengelolaan Sungai Mahakam juga diarahkan agar mampu memberikan manfaat ekonomi langsung bagi daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai Sungai Mahakam memiliki peran strategis yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Selama ini sungai tersebut lebih dikenal sebagai jalur logistik utama tanpa kontribusi signifikan terhadap PAD.
Sungai Mahakam sebagai Aset Strategis Daerah
Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, Yusliando, menyampaikan bahwa pemerintah daerah kini memiliki komitmen kuat untuk mengoptimalkan aset strategis. Sungai Mahakam disebut sebagai salah satu potensi besar yang perlu dikelola lebih serius.
Menurut Yusliando, alur sungai bukan hanya sekadar jalur perlintasan kapal. Di balik aktivitas tersebut, terdapat peluang ekonomi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa selama ini pengelolaan alur Sungai Mahakam berada di bawah kewenangan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Dalam pelaksanaannya, KSOP juga bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Pelindo.
Kondisi tersebut membuat ruang gerak pemerintah daerah relatif terbatas dalam memperoleh manfaat ekonomi. Padahal, aktivitas kapal yang melintas berlangsung setiap hari dengan intensitas tinggi.
“Gubernur melihat Sungai Mahakam sebagai aset strategis yang memiliki peluang besar untuk menghasilkan pendapatan daerah. Selama ini pengelolaan alur sungai berada di bawah kewenangan KSOP dengan dukungan pihak ketiga seperti Pelindo. Ke depan, daerah perlu memiliki ruang untuk ikut memperoleh manfaat ekonomi,” ujar Yusliando.
Pernyataan tersebut menegaskan adanya perubahan cara pandang pemerintah daerah. Sungai Mahakam kini tidak lagi dilihat semata sebagai jalur transportasi, melainkan sumber potensi PAD.
Yusliando menambahkan bahwa langkah ini juga sejalan dengan upaya penataan lalu lintas sungai. Dengan adanya fasilitas resmi tambat kapal, aktivitas penambatan dapat lebih terkendali dan aman.
Selain itu, pengaturan tambat kapal di lokasi tertentu dinilai dapat mengurangi risiko kecelakaan. Penataan ini juga diharapkan menciptakan keteraturan dalam aktivitas transportasi sungai.
Rencana Pembangunan Fasilitas Tambat Kapal
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan pembangunan fasilitas tambat kapal. Proyek ini direncanakan mulai berjalan secara bertahap pada tahun 2026.
Dua lokasi utama yang telah dibidik adalah kawasan Sungai Kunjang dan Sungai Lais. Kedua lokasi tersebut dipilih karena status lahannya merupakan aset murni milik Pemprov Kaltim.
Yusliando mengakui bahwa proyek ini membutuhkan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu, pengerjaannya tidak dapat dilakukan secara sekaligus.
Pemerintah daerah memilih pendekatan bertahap agar pembangunan tetap realistis. Skema ini juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Selain persoalan anggaran, pemerintah juga mempertimbangkan aspek teknis dan lingkungan. Setiap tahapan pembangunan akan melalui kajian agar tidak mengganggu ekosistem sungai.
Pembangunan fasilitas tambat kapal ini diharapkan menjadi tonggak awal pengelolaan sungai berbasis ekonomi. Dengan adanya fasilitas resmi, aktivitas penambatan kapal dapat dikenakan retribusi yang sah.
Pendapatan dari sektor ini diharapkan dapat menambah PAD Kalimantan Timur. Dana tersebut nantinya dapat digunakan kembali untuk pembangunan daerah.
Yusliando menyebutkan bahwa pemerintah daerah tidak akan berjalan sendiri dalam proyek ini. Skema kerja sama dengan badan usaha daerah menjadi salah satu opsi yang dipersiapkan.
Skema Kerja Sama dan Peran BUMD
Dalam rencana pengelolaan fasilitas tambat kapal, Pemprov Kaltim menyiapkan pola kerja sama business to business. Skema ini akan melibatkan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya.
Yusliando menjelaskan bahwa penunjukan MBS sebagai pengelola belum dilakukan secara resmi. Namun, perusahaan daerah tersebut diproyeksikan memiliki peran penting ke depan.
“Penunjukan MBS sebagai pengelola jasa tambat belum dilakukan secara resmi. Target kami, paling lambat 2027 MBS sudah ditetapkan sebagai vendor. Skema kerja samanya masih kami bahas,” tambah Yusliando.
Pemerintah daerah masih mengkaji bentuk kerja sama yang paling tepat. Tujuannya agar pengelolaan berjalan profesional dan tetap memberikan keuntungan bagi daerah.
Skema B2B dinilai lebih fleksibel dalam pengelolaan aset. Selain itu, keterlibatan BUMD diharapkan dapat memperkuat peran daerah dalam sektor strategis.
Yusliando menekankan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas. Setiap bentuk kerja sama akan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
Pemerintah juga membuka peluang evaluasi jika diperlukan. Hal ini dilakukan agar pengelolaan fasilitas tambat benar-benar memberikan dampak positif.
Keberadaan BUMD sebagai pengelola diharapkan mampu menjembatani kepentingan bisnis dan pelayanan publik. Dengan demikian, aktivitas tambat kapal dapat berjalan tertib dan produktif.
Selain aspek ekonomi, pemerintah juga menargetkan peningkatan keselamatan pelayaran. Fasilitas resmi diharapkan mengurangi praktik tambat liar di sepanjang sungai.
Kapasitas Teknis dan Target Pembangunan
Dari sisi teknis, perencanaan fasilitas tambat kapal telah disiapkan secara detail. Ahmad Maslihuddin selaku perencana teknis proyek memaparkan gambaran kapasitas yang akan dibangun.
Pada tahap awal, fasilitas tambat di Sungai Kunjang direncanakan memiliki enam dolphin. Sementara itu, di Sungai Lais akan dibangun sepuluh dolphin atau tiang tambat.
Setiap dolphin dirancang mampu menampung kapal dalam jumlah besar. Dengan sistem rafting, satu tiang dapat digunakan hingga tiga baris kapal.
Kapasitas tersebut dinilai cukup untuk menampung aktivitas kapal tugboat dan tongkang yang melintas. Dengan demikian, penambatan kapal dapat dilakukan secara terpusat.
Ahmad Maslihuddin menjelaskan bahwa desain konstruksi masih terus disempurnakan. Pemerintah berupaya melakukan efisiensi agar jumlah titik tambat dapat dimaksimalkan.
Dalam perencanaan lanjutan, jumlah titik tambat ditargetkan bisa mencapai hingga 20 titik. Upaya ini dilakukan tanpa mengurangi standar keselamatan dan kualitas konstruksi.
Meskipun saat ini proyek masih berada pada tahap pematangan perencanaan, optimisme tetap dijaga. Penyesuaian anggaran juga terus dilakukan agar proyek dapat segera direalisasikan.
Ahmad Maslihuddin berharap seluruh persiapan teknis dapat berjalan lancar. Dengan demikian, pembangunan fisik bisa dimulai sesuai jadwal yang direncanakan.
“Harapannya, pembangunan dapat rampung pada akhir 2026,” pungkasnya. Target tersebut menjadi acuan awal bagi seluruh pihak yang terlibat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai proyek ini sebagai investasi jangka panjang. Selain meningkatkan PAD, penataan tambat kapal juga diharapkan memperbaiki tata kelola Sungai Mahakam.
Ke depan, Sungai Mahakam tidak hanya menjadi jalur logistik nasional. Sungai ini juga diharapkan menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan.
Dengan pengelolaan yang lebih tertata, potensi konflik dan kecelakaan dapat ditekan. Aktivitas transportasi sungai pun dapat berjalan lebih aman dan efisien.
Langkah ini sekaligus menandai perubahan paradigma pembangunan daerah. Pemprov Kaltim mulai menggali potensi ekonomi dari sektor-sektor yang selama ini terabaikan.
Optimalisasi Sungai Mahakam diharapkan menjadi contoh pengelolaan aset daerah yang produktif. Pemerintah berharap langkah ini dapat direplikasi di sektor lain.
