JAKARTA - Ancaman banjir yang terus berulang di wilayah bantaran Sungai Segah dan Sungai Kelay mendorong Pemerintah Kabupaten Berau mengubah fokus pembangunan ke arah mitigasi sejak dini. Pendekatan ini dinilai penting agar risiko bencana dapat ditekan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Pemkab Berau menyadari bahwa perubahan iklim dan cuaca ekstrem membuat potensi bencana semakin sulit diprediksi. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih siap melalui perencanaan yang matang dan berbasis data.
Pengalaman banjir besar yang melanda Kampung Long Ayap, Kecamatan Segah, menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa tanpa antisipasi yang kuat, bencana dapat menimbulkan korban jiwa serta kerugian materiil yang besar.
Oleh karena itu, langkah pencegahan kini menjadi prioritas utama Pemkab Berau. Pemerintah ingin memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
Pemetaan Risiko Jadi Dasar Kebijakan
Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan pentingnya pemetaan kawasan rawan bencana sebagai langkah awal mitigasi. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait agar segera mematangkan data dan peta risiko bencana.
Menurutnya, peta risiko yang akurat akan menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Selain itu, data tersebut juga menjadi acuan penting dalam penggunaan anggaran yang terukur dan tepat sasaran.
“Pemetaan kawasan rawan bencana harus segera dimatangkan agar langkah antisipasi dan penganggaran bisa dilakukan dengan tepat,” tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah ingin mengedepankan pendekatan berbasis perencanaan.
Sri Juniarsih juga menyoroti kondisi Kampung Long Ayap yang berada di kawasan rawan banjir. Ia menilai bahwa relokasi permukiman warga terdampak menjadi solusi yang harus segera dituntaskan.
Bupati meminta agar proses relokasi dapat diselesaikan pada tahun ini. Seluruh tahapan teknis relokasi diminta untuk dikawal langsung oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Berau.
Selain relokasi, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada rehabilitasi fasilitas dasar. Pemkab Berau memastikan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya menyasar rumah warga.
Fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, rumah ibadah, hingga infrastruktur jalan dan jembatan juga menjadi prioritas. Seluruh fasilitas tersebut akan dibangun di lokasi yang aman dan sesuai peruntukannya.
“Pemulihan pascabencana ini harus dikawal secara serius, bukan hanya rumah warga, tetapi juga fasilitas dasarnya,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan pentingnya pemulihan menyeluruh bagi kehidupan masyarakat.
Pemulihan Layanan Dasar Warga
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah menargetkan pembangunan sarana layanan yang memadai bagi warga Kampung Long Ayap. Salah satu fokusnya adalah penyediaan puskesmas pembantu sebagai rujukan awal pelayanan kesehatan.
Keberadaan fasilitas kesehatan dinilai sangat penting untuk menjamin keselamatan warga pascabencana. Pemerintah ingin memastikan akses layanan kesehatan tetap berjalan meski berada di wilayah rawan.
Di bidang pendidikan, Pemkab Berau juga memastikan pemenuhan kebutuhan sarana belajar. Mulai dari gedung sekolah hingga perlengkapan penunjang menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Pemenuhan buku dan sarana pendukung lainnya direncanakan dilakukan secara bertahap. Pemerintah ingin memastikan anak-anak di kampung tersebut tetap mendapatkan hak pendidikan.
“Pendidikan dan kesehatan harus tetap diberikan di kampung itu,” tegasnya. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas hidup masyarakat.
Pada tahun ini pula, Pemkab Berau akan mematangkan dokumen blueprint potensi bencana. Dokumen tersebut akan menjadi panduan jangka panjang penanganan bencana di wilayah Berau.
Blueprint ini mencakup berbagai jenis bencana yang berpotensi terjadi. Mulai dari banjir hingga kebakaran hutan dan kawasan permukiman akan dipetakan secara detail.
Dokumen ini diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah. Dengan adanya cetak biru tersebut, penanganan bencana dapat dilakukan lebih terarah dan terencana.
Relokasi Warga Long Ayap Mulai 2026
Sementara itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Berau memastikan program relokasi warga Kampung Long Ayap akan mulai dilaksanakan pada tahun 2026. Program ini menjadi bagian penting dari upaya mitigasi jangka panjang.
Kepala Bidang Perumahan Disperkim Berau, Juli Mahendra, menjelaskan bahwa pelaksanaan teknis relokasi masih menunggu terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Meski demikian, perencanaan relokasi telah disiapkan.
“DPA-nya memang belum keluar, tapi gambaran besarnya relokasi ini akan mulai dilaksanakan di tahun 2026,” ujarnya. Pernyataan tersebut memberikan kepastian awal bagi warga terdampak.
Juli menjelaskan bahwa Disperkim telah mengalokasikan anggaran khusus untuk relokasi. Selain program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, relokasi menjadi fokus utama penanganan pascabencana.
Dari total 76 kepala keluarga terdampak banjir bandang di Long Ayap, pemerintah merencanakan pembangunan 37 rumah pada anggaran murni tahun 2026. Pembangunan ini dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
“Untuk anggaran murni tahun ini kemungkinan baru sekitar setengahnya dulu, yaitu 37 KK atau 37 rumah,” jelasnya. Sisanya akan dilanjutkan pada tahap berikutnya.
Belum terbitnya DPA dan belum ditetapkannya pejabat pelaksana kegiatan disebabkan adanya pergantian pimpinan di Disperkim. Kepala dinas yang baru dijadwalkan kembali bertugas pada 13 Januari 2026.
Meski menghadapi kendala administrasi, Juli memastikan program relokasi tetap berjalan sesuai rencana. Seluruh tahapan telah diakomodir dalam perencanaan daerah.
Ia menegaskan bahwa program ini sejalan dengan arahan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas. Sektor perumahan dan relokasi ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah.
Program relokasi ini juga selaras dengan program strategis nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut menargetkan pembangunan tiga juta rumah secara nasional.
“Ini sesuai dengan perintah Ibu Bupati, termasuk program BSPS dan relokasi,” katanya. Pernyataan ini menegaskan sinergi antara kebijakan daerah dan nasional.
Terkait lokasi relokasi, hingga kini belum ditetapkan secara resmi. Penetapan lokasi masih menunggu Surat Keputusan Bupati Berau.
Lokasi relokasi baru akan ditentukan setelah seluruh proses administrasi dan penganggaran rampung. Pemerintah ingin memastikan lokasi yang dipilih benar-benar aman dari risiko bencana.
Dari sisi teknis, Disperkim telah melakukan pendataan dan observasi lapangan. Pendataan dilakukan terhadap rumah warga yang roboh, hanyut, maupun yang masih berdiri.
Observasi juga mencakup sarana dan prasarana pendukung yang terdampak banjir. Penanganan fasilitas tersebut akan melibatkan organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangan.
“Banyak rumah warga yang hanyut dan roboh, sementara saat ini mereka masih menumpang di rumah keluarga,” ungkapnya. Kondisi ini memperkuat urgensi relokasi permukiman.
Ia menambahkan bahwa lokasi kampung saat ini sangat dekat dengan bantaran sungai. Kondisi geografis tersebut membuat kawasan tersebut sangat rawan banjir berulang.
Untuk spesifikasi bangunan relokasi, pemerintah merencanakan rumah bertipe 36. Setiap unit akan memiliki dua kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi.
Seluruh rumah akan dibangun dengan desain seragam menggunakan konstruksi semi permanen. Pendekatan ini dipilih agar pembangunan lebih efisien dan cepat.
“Lantainya beton, bagian atas menggunakan kayu,” terangnya. Spesifikasi ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat.
Juli berharap pembangunan tahap awal 37 unit rumah dapat menjadi langkah awal penanganan banjir tahunan. Pemerintah ingin menjadikan relokasi sebagai solusi jangka panjang.
Ke depan, Pemkab Berau menargetkan seluruh rumah terdampak dapat direlokasi secara bertahap. Pendanaan akan diupayakan melalui APBD murni, APBD Perubahan, hingga dukungan pemerintah pusat.
